Archive for the ‘Bisnis’ Category
Investasi AS di Indonesia Meningkat
JAKARTA – Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan investasi Amerika Serikat di Indonesia meningkat, yang ditandai dengan pencapaian investasi negara itu pada kuartal III sebesar 871 juta dollar AS.
“Pada kuartal III 2010 sudah 871 juta dollar AS. Itu investasi meningkat pesat di luar migas,” ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/11/2010).
Ia menjelaskan investasi AS di Indonesia makin meningkat setiap tahun. Pada 2008 nilai investasi AS mencapai 157 juta dollar AS, pada 2009 mencapai 171 juta dollar AS dan pada kuartal III 2010 telah mencapai 871 juta dollar AS.
Hatta juga mengharapkan agar kalangan investor AS melakukan penanaman modal dalam bidang energi terbarukan sehingga potensi energi terbarukan dapat digali dan dimanfaatkan. “Kita ingin ada transfer teknologi bidang energi terbarukan, kita berharap ada investasi teknologinya maupun dalam pengelolaan energi terbarukan,” kata dia.
Ia mengatakan, kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia harus dimanfaatkan untuk peningkatan kondisi ekonomi Indonesia.
Apalagi, Hatta menambahkan, AS merupakan negara tujuan ekspor yang cukup besar bagi Indonesia dan masih banyak peluang yang dapat dikembangkan bagi kedua negara terutama dalam bidang perdagangan. “Dalam volume perdagangan dan tujuan ekspor kita, AS itu rangking dua dan selalu memberikan surplus (perdagangan) pada Indonesia dengan demikian AS adalah negara tujuan ekspor yang cukup besar,” ujarnya.
Ia mengharapkan tren perdagangan antara Indonesia dan AS dapat kembali meningkat seperti pada 2008 yang mencapai 21 miliar dollar AS. “Pada 2009 memang menurun sedikit, 2010 menunjukkan tren naik lagi dan trennya akan kembali pada kondisi 2008 sekitar 21 miliar dollar AS. Dimana Indonesia selalu surplus lebih dari 5 miliar dollar AS,” ujarnya.
Hatta belum mengatakan agenda apa saja yang akan dibicarakan antara pemerintah dengan Presiden Obama dalam bidang ekonomi, namun menurut dia, AS memandang Indonesia sebagai mitra yang strategis. “Itu nanti saja setelah dilakukan pembicaraan, namun kalau terkait potensi nanti para menteri yang akan membicarakan dan tentu akan di-follow up,” katanya.
Sumber : www.kompas.com
Honda akan Genjot Produksi Scoopy
JAKARTA, PT Astra Honda Motor (AHM) akan menggenjot produksi skuter otomatik (skutik) retro, Scoopy, hingga di atas 15 ribu unit mulai bulan depan, untuk memangkas masa tunggu (inden) yang kini mencapai dua sampai tiga bulan.
|
“Kami targetkan inden bisa turun jadi hanya dua minggu,” ujar Senior General Manager Sales AHM, Sigit Kumala, di Jakarta, Minggu. Sigit menilai, AHM tidak dapat menurunkan inden secara langsung. Apalagi, kata dia, bulan ini produksi tidak dapat digenjot karena ada libur Lebaran. “Susah mengejar volume kalau hari kerja sedikit. Tapi bulan depan kami upayakan kejar produksi,” ujar Sigit. Sampai Agustus, penjualan Scoppy mencapai 37 ribu unit. Scoopy adalah skutik retro pertama di pasar Tanah Air. Menurut Sigit, produksi Scoopy dapat dinaikkan karena ekspansi lini produksi skuter terus berlajan. Kapasitas produksi skutik AHM kini mencapai 150 ribu unit dari sebelumnya 90 ribu unit. Selain Scoopy, AHM menjamah pasar skutik lewat Beat, Vario, dan model skutik premium, PCX. Hingga akhir tahun ini, AHM mengincar 47% pasar skutik domestik dari total pasar sekitar 3 juta unit. Sampai Juli 2010, penjualan AHM mencapai 2 juta unit dengan pangsa pasar 47%. (gor/ant) sumber: www.investorindonesia.com |
Huawei berminat investasi di telekomunikasi RI
BANDUNG: Delegasi Huawei Technologies Co segera datang ke Indonesia untuk membicarakan rencana investasi telekomunikasi di Tanah Air.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring optimistis mampu menyerap dana investasi dari Huawei, terutama akan ditujukan untuk mempercepat pembangunan jaringan serat optik di kawasan timur Indonesia.
Tifatul belum bisa mengemukakan potensi investasi yang akan diserap dari perusahaan telekomunikasi besar asal China itu, tetapi diperkirakan nilainya akan sangat besar.
“Investasi mereka ke Amerika Serikat saja sangat besar. Mereka memiliki modal yang besar,” katanya hari ini.
Tifatul menjelaskan investasi Huawei dapat berbentuk penanaman modal langsung ataupun model investasi lainnya, bergantung pada kesepakatan dalam pertemuan bisnis nanti. “Hal ini kan menyangkut persoalan bisnis,” ujarnya.
Dirjen Pos dan Telekomunikasi Kemenkominfo Muhammad Budi Setiawan menambahkan minat Huawei untuk berinvestasi pada sektor telekomunikasi di Indonesia cukup tinggi.
Namun, pemerintah tidak akan menutup kesempatan bagi perusahaan-perusahaan lain yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia.
Menurut Budi, tidak akan ada perlakukan khusus kepada Huawei jika memang mereka menanamkan modalnya di Indonesia, seperti pola penunjukkan langsung.
“Semua perusahaan harus tetap mengikuti proses lelang proyek. Dalam hal ini, kami juga sedang memperbaiki aturan yang terkait dengan lelang pengadaan jaringan serat optik tersebut,” katanya.(jha)
SUMBER: www.bisnis.com
Efisiensi Birokrasi Tentukan Kualitas Ekonomi Nasional
Jakarta, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Profesor Firmanzah mengatakan efektivitas dan efisiensi birokrasi lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan sangat menentukan kualitas implementasi program-program ekonomi nasional.
|
“Agar sistem ekonomi Indonesia efisien perlu ada tata kelola antara pusat dan daerah tentang pengalokasian dan penyerapannya. Hal ini juga akan berdampak pada penciptaan ekonomi nasional,” katanya saat menjadi pembicara dalam peluncuran buku Indonesia Menentukan Nasib “Dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan” di Jakarta, Rabu. Buku yang merupakan hasil kajian strategis Harvard Kennedy School itu diluncurkan atas kerja sama Rajawali Foundation dan Kompas. Menurut dia, sejumlah permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia sangat erat kaitannya dengan aspek governance dan kelembagaan sehingga sangat menentukan. Tidak hanya pada akumulasi sumber daya nasional, tetapi juga bagaimana mengalokasikan dan pola-pola penyerapannya. Ia menuturkan, sejak reformasi 1997-1998, Indonesia mengalami transformasi yang sangat mendasar, baik dari aspek kelembagaan politik, budaya, sosial, pemerintahan, maupun ekonomi. Akan tetapi, dihadapkan dengan sejumlah permasalahan, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur, pembiayaan, kemampuan SDM, dan inovasi. “Oleh karenanya, Indonesia dituntut untuk mampu menyelesaikan hal-hal yang menghambat proses pembangunan berbangsa dan bernegara,” tuturnya. Firmanzah menilai laporan penelitian yang dibuat dalam sebuah buku ini telah membuka dan menyadarkan bahwa aspek governance dan kelembagaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Buku setebal 222 halaman itu memaparkan fakta-fakta, kendala, dan solusi bagi Indonesia bila ingin mengejar ketertinggalannya dengan negara lain di kawasan Asia, seperti Tiongkok, Thailand, India, Malaysia, dan Filipina yang berubah lebih cepat dan dinamis. (gor/ant)
Sumber : www.investorindonesia.com |
Indonesia Teratas Dalam Daftar Pembajakan Hak Cipta di Asia
Indonesia “telah meloloskan undang-undang baru yang akan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual, tetapi aturan-aturan tidak ditegakkan secara efektif sama sekali, dan tingkat pembajakan di Indonesia masih termasuk yang tertinggi di dunia.”
Indonesia diberi skor nilai terburuk 8,5 dari maksimum 10 poin dibandingkan dengan 11 negara Asia lainnya dalam survei PERC dari 1.285 manajer asing yang diselenggarakan antara Juni dan pertengahan Agustus. Nol adalah skor yang terbaik.
Lebih banyak ekonomi maju bernasib lebih baik, dengan Singapura memimpin daftar dengan skor nilai 1,5, diikuti oleh Jepang (2,1), Hong Kong (2,8), Taiwan (3,8) dan Korea Selatan (4,1).
Di ujung lain dari skala, Vietnam kedua terburuk di 8,4, China mencetak 7,9, Filipina 6,84, India 6,5, Thailand 6,17 dan Malaysia 5,8.
Peringkat mencerminkan sebagian besar penelitian oleh industri perangkat lunak global, yang adalah khawatir dengan ketersediaan mudah film bajakan dan software di kota-kota Asia meskipun pemerintah berjanji untuk mengambil tindakan keras.
“Dari negara-negara Asia berkembang, Vietnam, Indonesia dan Filipina semua dinilai buruk tidak hanya untuk tingkat rendah perlindungan HKI mereka, tetapi juga untuk kriteria fisik seperti infrastruktur, ketidakefisienan birokrasi dan keterbatasan tenaga kerja,” kata PERC.
Cina juga datang di bawah pengawasan yang kuat karena ukuran yang semata-mata ekonomi dan keberadaan perusahaan-perusahaan besar “mampu menggunakan teknologi bajakan untuk bersaing di pasar luar negeri,” kata PERC.
“Negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Indonesia tidak memiliki kemampuan sama untuk menimbulkan kerusakan global melalui pembajakan HKI seperti perusahaan China lakukan.”
”Meskipun China telah membuat langkah keras atas pelanggaran HKI, tujuannya dari pengamanan transfer keterampilan asing ke perusahaan-perusahaan China, menggunakan akses pasarnya yang besar sebagai leverage, tetap bermasalah,” katanya. (tk/ant)