Sebuah kabar yang mengejutkan di pagi hari, dosen kami berkata bahwa awal tahun 2012 akan menjadi “kiamat” bagi profesi akuntan. Kami bertanya-tanya, mengapa bisa begitu. Apakah pada tahun itu profesi akuntan sudah tidak diperlukan lagi atau tenaga akuntan sudah habis. Kabar di pagi itu sedikit tidak enak di dengar oleh kami yang akan menjadi tenaga akuntan.

Dosen kami menjelaskan, mengapa awal tahun 2012 dapat disebut menjadi “kiamat” bagi profesi akuntan adalah bahwa pada awal tahun 2012 profesi akuntan tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan bantuan dari appraisal.

Appraisal adalah tenaga memberikan suatu estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu properti, baik harta berwujud (tangible assets) maupun harta tidak berwujud (intangible assets), berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.

Jadi, tenaga appraisal sangat diperlukan tetapi tenaga appraisal di Indonesia sangatlah kurang. Saat ini di Indonesia yang luas seperti ini, tenaga appraisal hanya ada 34 orang, sedangkan di Yogyakarta tenaga appraisal hanya 1 orang. Saat ini mungkin kebanyakan orang kurang mengenal dengan tenaga appraisal dikarenakan belum banyak yang membutuhkan tetapi mungkin pada tahun 2012 tenaga appraisal adalah pekerjaan yang cukup menjanjikan karena banyak dibutuhkan.

Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai calon tenaga akuntan di masa yang akan datang? Ditambah lagi, pada tahun 2010 ini akan dimulai menggunakan IFRS (International Financial Reporting Standart) pengganti dari PSAK yang selama ini kita gunakan di Indonesia.

Guru besar ilmu akuntansi FE Unair Tjiptohadi Sawarjuwono mengatakan, Depkeu memang sudah memberikan acuan standar akuntansi pemerintah (SAP) berupa laporan keuangan berbasis kinerja. Tetapi role yang dibuat oleh otoritas fiskal itu dinilainya masih dalam tataran umum. “Misalnya untuk belanja barang, harus jlentreh menjelaskan prosedur pembelian plus pencatatannya. Yang ada sekarang masih rawan terjadi mark up, akibatnya alokasi anggaran banyak yang menguap,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (28/11).

Menurut pria yang masih menjabat sebagai ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jatim itu, banyak kesalahan persepsi dalam benak para birokrat mulai pusat hingga daerah dalam memaknai peningkatan kinerja dalam sebuah perencanaan anggaran. “Orientasinya kebanyakan pada persentase kenaikan nilai rupiah. Bukan pada esensi aktivitas yang akan disusun,” katanya.

Tjipto mengatakan, seharusnya dalam setiap perencanaan anggaran yang diutamakan adalah kegiatan yang mempunyai nilai tambah atau produktif. “Kalau tidak ada nilai tambahnya bagi khalayak, maka tidak boleh dilakukan,” ujarnya.

Kemudian budaya ’harus’ menghabiskan anggaran agar tidak dianggap gagal dalam sebuah kinerja tidak boleh dibiarkan terlalu lama menjadi yurisprudensi dalam sebuah sistem pelaporan. “Jika diamati, di akhir tahun ini banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dilakukan di Jakarta atau di hotel-hotel mewah. Tujuannya ya untuk menghabiskan anggaran,” katanya.

Yang tidak kalah pentingnya juga, kata Tjipto, adalah komitmen setiap pimpinan di setiap instansi pemerintah untuk bertindak tegas jika ada nuansa penyimpangan mulai dari perencanaan anggaran hingga pengawasannya. “Mereka harus bisa membuat satuan pengawasan sendiri di internalnya dan menertibkan pencatatan dalam setiap kegiatan sehingga kinerjanya bisa diukur,” ujarnya.

Di samping itu, pimpinan di instansi pemerintahan harus mengetahui laporan neraca lembaga yang dipimpinnya. Jangan hanya menyerahkan masalah keuangan pada bagian keuangan saja. “Banyak kepala-kepala dinas yang tidak tahu ketika ditanya tentang assetnya. Repotnya juga, belum banyak yang mempunyai kemampuan membuat laporan neraca dengan baik,” terangnya.

Menurut dia, masalah pengawasan yang belum bisa optimal salah satunya karena sumber daya manusia yang ada di tiap-tiap Badan Pengawas yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. “Minimal untuk mengawasi laporan keuangan itu harus mempunyai pengetahuan terhadap accounting. Banyak di daerah yang diisi sarjana sosial, politik, bahkan agama,” katanya.

Dalam hal pengawasan lewat mekanisme audit keuangan dan audit kinerja dia mengusulkan agar ada sinkronisasi antara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Di samping diberikan peran yang lebih besar dalam mengawasi keuangan negara. “Nantinya peran BPK lebih ke audit keuangan dan BPKP ke audit kinerja,” katanya. (kia)

Jawa Pos